Tenggarong, Tinta Rakyat Kaltim – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berinovasi dalam menciptakan teknologi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan meluncurkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sejalan dengan Grand Desing “Kukar Idaman”.
Dalam Peluncuran SPBE tersebut diapresiasi Bupati Kukar Edi Damansyah via Zoom Meeting yang juga disaksikan langsung Sekda Kukar Sunggono sekaligus sebagai Mentor, Asisten III Setkab Kukar (offline) Totok Heru Subroto dan juga Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah sekaligus sebagai narasumber dalam Ngapeh Hambat. di Diskominfo Kukar, Kamis (20/10/2022).
“Dengan ini saya melaunching pelaksanaan proyek perubahan di Diskominfo Kukar yang digagas oleh Dafip Haryanto yang merupakan peserta proyek perubahan Tingkat II Angkatan 14 LAN RI, semoga proyek perubahan ini memberikan manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kukar,” Apresiasi Bupati Edi Damansyah yang ditandai dengan resminya launching proyek perubahan Layanan Digital Terpadu.
Sementara itu Sekda Kukar Sunggono melalui Zoom Meeting juga turut mengapresiasi atas suksesnya Launching proyek perubahan yang digagas oleh Kadiskominfo Kukar.
“Proyek perubahan yang sudah dirancang (Dafip Haryanto-red) ini diharapkan bisa memenuhi harapan kita semua khususnya pelayanan yang berbasis elektronik bisa segera terwujud,” kata Sunggono.
Dikatakan Sunggono, kehadiran SPBE di Kukar kedepannya dapat disinergikan dengan SPBE yang ada di Pemerintah Jawa Barat.
“Terima kasih (Dafip Haryanto-red) dan tim yang sudah menggagas proyek perubahan ini dan kedepannya dapat bermanfaat bagi kemajuan Kutai Kartanegara khususnya dibidang digitalisasi,” sambutnya.
Sementara itu Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto juga turut bangga atas gagasan Kominfo dalam memunculkan proyek perubahan SPBE yang sudah dilaunching Bupati Kukar Edi Damansyah.
“Saya menunggu realisasi SPBE-ini sebagai bentuk komitmen seluruh pihak serta koordinasi dan sinergi yang baik antar perangkat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” harapnya. (Rel/C)
